Tata Cara Jual Beli Tanah yang Belum Bersertifikat | Tanah Murah Jogja. Prosedur Jual Beli Tanah, Mengurus Sertifikat Tanah, Harga Jual Tanah Jogja

Slider Background

Tata Cara Jual Beli Tanah yang Belum Bersertifikat

Tuesday, 1 August 2017

Tata Cara Jual Beli Tanah yang Belum Bersertifikat

Tata cara jual beli tanah yang belum bersertifikat harus diperhatikan dengan benar agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari. Sebagian besar orang mungkin akan menghindari pembelian tanah yang tidak bersertifikat karena takut akan masalah tanah yang akan terjadi. Sebenarnya, tanah yang seperti ini justru dijual dengan harga miring.
Tata Cara Jual Beli Tanah yang Belum Bersertifikat
Tanah menjadi aset yang berharga karena dapat mendatangkan keuntungan. Pembelian tanah membutuhkan dana yang tidak sedikit sehingga Anda harus tahu benar jika tanah yang hendak dibeli merupakan tanah sehat atau aman. Telitilah terlebih dahulu apakah surat-surat kepemilikannya lengkap dan masih ada semua. Namun, apabila Anda menjumpai tanah yang surat-suratnya tidak lengkap maka telusuri lebih lanjut. Biasanya, tanah yang seperti ini dijual dengan harga lebih rendah jadi akan menguntungkan bagi kita.
Sebenarnya tidak masalah jika kita membeli tanah belum bersertifikat, tinggal kita menunggu pengurusan surat kepemilikan. Berikut ini adalah tata cara jual beli tanah yang belum bersertifikat:
1.      Surat keterangan tidak ada sengketa
Surat ini diterbitkan dan ditandatangi oleh kepala desa atau lurah setempat. Sebelumnya, lurah atau kepala desa akan melihat catatan besar mengenai surat-surat tanah yang ada. Selain itu, keterangan ketua RT, RW dan tokoh di daerah setempat sangat berpengaruh dalam penerbitan tanah ini. Apabila ditemukan sengketa lahan maka lurah tidak akan mengeluarkan surat ini sampai masalah sengketa selesai.
2.      Surat keterangan riwayat tanah
Pengajuan surat ini bersamaan dengan surat tidak ada sengketa. Surat ini menjelaskan secara runtut mengenai kepemilikan tanah dijual dari awal hingga saat ini, bahkan sampai pada peralihan fungsi, guna dan lain sebagainya.
3.      Surat keterangan penguasaan tanah sporadik
Surat ini harus diajukan bersamaan dengan kedua surat di atas. Surat ini berisikan pencantuman sejak tahun berapa pemohon mempunyai, memperoleh dan menguasai tanah tersebut. Hal ini berfungsi untuk menguatkan bukti bahwa kepemilikan pemohon sebagai pemilik tanah yang sah. Ketiga surat ini menjadi awal bagi kita untuk mengajukan surat permohonan ke Kantor Badan Pertahanan Nasional.
4.      Pengajuan berkas permohonan
Berkas ini berisikan surat-surat asli kepemilikan tanah dengan melengkapi syarat-syarat ini terlebih dahulu. Oleh karena itu, persiapkan berkas-berkas tersebut dengan teliti dan baik agar tidak ada yang tercecer.
5.      Pengukuran lokasi oleh petugas
Berkas yang sudah dikumpulkan maka akan diberikan kepada petugas untuk diteliti lebih lanjut. Apabila berkasnya sudah lengkap dan sesuai ketentuan maka pihak Pertahanan Nasional akan mengirimkan petugas untuk melakukan pengukuran dan memberikan blueprint tanah dijual secara langsung ke lokasinya.
6.      Penerbitan surat ukur
Apabila pengukuran sudah selesai dilakukan maka petugas akan membuat laporan dan mengeluarkan denah tanah serta luasnya. Sebelumnya, laporan ini sudah diketahui oleh kepala kantor Pertahanan Nasional.
7.      Penelitian oleh petugas panitia A
Petugas panitia A sangat terkenal dalam pengurusan surat tanah ini. Petugas panitia A merupakan petugas dari kantor Badan Pertahanan Nasional dengan Kepala Desa dan Lurah setempat. Tugas dari petugas ini adalah melakukan penelitian lagi mengenai tanah murah agar tidak terjadi kesalahan saat di lapangan.
8.      Pengumuman data Yuridis di Kelurahan dan BPN
Pengumuman akan ditempelkan di papan pengumuman kelurahan dan kantor BPN selama 60 hari atau 2 bulan. Ketentuan ini sesuai dengan pasal 26 PP No. 24 tahun 1997 yang bertujuan untuk memberikan informasi pada masyarakat dan mencegah adanya masalah di lain pihak. Namun, jika ada pihak yang mengajukan keberatan dengan kepemilikan tanah tersebut maka permohonan pembuatan sertifikat resmi akan ditunda hingga masalah yang berkaitan bisa selesai terlebih dulu.
9.      Penerbitan SK kepala kantor BPN
Jika selama 60 hari pengumuman tersebut diberikan tapi tidak ada orang yang keberatan maka proses pengajuannya bisa berlanjut ke penerbitan SK Hak atas tanah. SK inilah yang kemudian menjadi sertifikat tanah dari transaksi cara cepat jual tanah secara resmi setelah dilakukannya dua langkah terakhir.
10.  Pembayaran BPHTB
Bea perolehan Hak atas Tanah harus dibayar oleh pemohon berdasarkan peraturan yang ada. Jumlah BPHTB dapat dihitung dari luas tanah yang tercatat dalam surat ukur.
11.  Pendaftaran SK hak untuk sertifikat
Langkah terakhir yang harus Anda lakukan adalah pendaftaran SK Hak dengan bukti pembayaran BPTHB agar menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM). Pengurusan surat ini membutuhkan waktu yang tidak sedikit, yakni sekitar 6 bulan hingga 1 tahun, tergantung dengan permasalahan, kelengkapan dokuman dan antrian yang ada. Sementara biaya-biaya yang muncul selama proses pengurusan ini cukup bervariasi jumlahnya tergantung dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Biaya tersebut dipengaruhi oleh luas tanah dan lokasi tanah tersebut.
Demikian tata cara jual beli tanah yang belum bersertifikat, harus diperhatikan benar-benar.
« PREV
NEXT »

No comments

Post a Comment