Syarat Serta Prosedur Jual Beli Tanah dan Bangunan | Tanah Murah Jogja. Prosedur Jual Beli Tanah, Mengurus Sertifikat Tanah, Harga Jual Tanah Jogja

Slider Background

Syarat Serta Prosedur Jual Beli Tanah dan Bangunan

Tuesday, 1 August 2017

Syarat Serta Prosedur Jual Beli Tanah dan Bangunan

Syarat serta prosedur jual beli tanah dan bangunan memang perlu diketahui, karena saat ini ada banyak sekali transaksi jual beli tanah maupun bangunan yang terjadi di masyarakat. Masyarakat tentu perlu mengetahuinya secara lengkap agar bisa dijadikan pedoman dan agar bisa terhindar dari tindak penipuan, mengingat ada banyak sekali motif kejahatan yang merajalela. Untuk mengetahui syarat dan prosedur tersebut, simak penjelasan berikut ini.
Syarat Serta Prosedur Jual Beli Tanah dan Bangunan
Tata cara jual beli tanah dan bangunan diatur dalam Undang-undang Pokok Agraria. Di sana disebutkan bahwa jual beli adalah sebuah prosedur yang bisa dilakukan untuk memindahkan atau mengalihkan hak dari pihak penjual ke pembeli. Transaksi tersebut bisa dilakukan dengan prinsip terang dan tunai. Artinya, transaksi hanya bisa dilakukan di depan petugas atau pejabat yang berwenang. Uang yang dibayarkan pun harus secara tunai. Jika transaksi belum lunas, maka jual beli belum bisa dilakukan antara penjual dan pembeli.
Dalam hal ini, pejabat umum yang dimaksud adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah yang sering dikenal dengan istilah PPAT. PPAT adalah bagian dari Badan Pertanahan Nasional Indonesia yang memiliki kewenangan untuk membuat akta, salah satunya akta yang berkaitan dengan tanah dan bangunan.
Panduan jual beli tanah dan bangunan yang biasa disarankan kepada calon pembeli adalah memastikan terlebih dahulu bahwa tanah atau bangunan yang akan dibeli benar-benar aman dan statusnya layak untuk diperjualbelikan. Proses pengecekan ini bisa dibantu oleh PPAT. Jika status tanah atau bangunan itu tidak layak, palsu, atau berada dalam status sengketa, maka PPAT berhak menolak permintaan pembuatan Akta Jual Beli tersebut.
Jika status tanah sudah benar-benar layak, asli, dan boleh untuk diperjualbelikan, maka  PPAT akan melanjutkan proses pembuatan AJB atau Akta Jual Beli itu. Namun, pihak penjual dan pembeli wajib melengkapi syarat berikutnya yang berkaitan dengan pajak.
Dokumen Pajak yang Perlu Disiapkan
Syarat serta prosedur jual beli tanah dan bangunan tentu berkaitan dengan dokumen resmi yang terkait. Sebelum mengajukan permintaan pembuatan AJB, pihak PPAT biasanya akan memeriksa keaslian sertifikat tanah ke kantor Pertanahan. Selain itu, PPAT juga akan memeriksa kelengkapan bukti pembayaran pajak, baik dari penjual maupun pembeli.
Pajak untuk penjual adalah PPh atau Pajak Penghasilan, yang besarnya 5% dari NJOP. Sedangkan pajak untuk pembeli adalah BPHTB yang nilainya 5% dari NJOP dikurangi NJOPTKP. Kedua jenis pajak tersebut bisa dibayar di bank maupun kantor pos.

Hal-hal yang Perlu Dicek sebelum Transaksi
Perlu dicek mengenai jangka waktu hak atas tanah yang akan diperjualbelikan. Hal ini berkaitan dengan hak atas tanah yang pasti memiliki jangka waktu tertentu. Apalagi untuk tanah yang sertifikatnya sebagai hak guna bangunan dan hak guna usaha.
Selain jangka waktu, perlu juga dicek terlebih dahulu apakah ada jenis hak yang lebih tinggi statusnya. Misalnya jika tanah yang akan dijual merupakan tanah dengan status hak guna bangunan (SHGB) dan hak pengelolaan (HP), maka HP lebih tinggi statusnya. Oleh karena itu, cara jual beli tanah dan bangunan harus diberi izin terlebih dahulu oleh pemilik HP.
Pembeli juga perlu meneliti mengenai status tanah tersebut secara hukum. Apakah tanah pernah menjadi jaminan kredit dan belum dihapuskan. Jika pernah, maka penjual harus memberikan surat roya serta surat lunas agar pembeli bisa melakukan proses balik nama. Jika tidak, maka pihak pembeli yang akan dirugikan.
Proses Pembuatan Akta Jual Beli dan Balik Nama
Salah satu syarat dan prosedur jual beli tanah dan bangunan adalah Akta Jual Beli (AJB). AJB ini dibuat dengan dibantu oleh PPAT. Biasanya, setelah PPAT memeriksa keaslian dan status tanah dan bangunan yang akan dijual, pajak-pajak, serta dokumen lainnya, PPAT baru bisa membuat Akta Jual Beli untuk penjual dan pembeli.
Dalam hal ini, penjual dan pembeli akan diberi penjelasan mengenai seluruh hal yang ada di dalam dokumen AJB tersebut. Setelah penjual dan pembeli benar-benar sepakat, akan dilakukan penandatanganan oleh penjual, pembeli, dan saksi. Dokumen AJB itulah yang kemudian diberikan kepada kantor pertanahan untuk dilanjutkan proses selanjutnya, yaitu balik nama.
AJB yang sudah diserahkan ke kantor pertanahan biasanya disertai tanda bukti penerimaan. Bukti itu akan diserahkan kepada pembeli. Dari sana baru bisa dilakukan proses balik nama dalam waktu kurang lebih 14 hari. Setelah itu, pihak pembeli akan mendapat sertifikat tanah dan bangunan yang dikehendaki dalam nama pembeli.
Itulah syarat serta prosedur jual beli tanah dan bangunan yang perlu diketahui masyarakat secara luas agar transaksi yang dilaksanakan bisa berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Semoga artikel ini dapat memberikan tambahan wawasan yang bermanfaat.
« PREV
NEXT »

No comments

Post a Comment